Mencengangkan !!! Ini Penyebab "NS" ASN Dinas P3AP2KB Lebak Diadukan Ke Inspektorat, Suami Beberkan Alasan Pisah Rumah

Lebak, BeritaKilat.Com - Seperti diberitakan sebelumnya, Dede Agus Fahmi, Warga Kabupaten Lebak, yang mengadukan istrinya "NS" Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak, ke Inspektorat Kabupaten Lebak, beberkan sejumlah fakta mencengangkan penyebab keduanya pisah rumah. Menurut Dede Agus Fahmi, dirinya memilih pisah rumah setelah mengetahui kelakuan istrinya yang dianggap tak mampu menjaga martabat dan kehormatannya.

"Semua bukti sudah saya kantongi, bukti percakapan "NS" dan selingkuhannya jelas sangat tak pantas, dan saya yakin semua suami di bumi belahan mana pun tak sudi jika mengetahui kelakuan istrinya berhubungan dengan pria lain yang diluar batas kewajaran" kata Dede Agus Fahmi, ditemui di seputaran alun-alun Rangkasbitung, Kamis, 01 Februari 2024. 

Lebih lanjut, Dede Agus Fahmi mengungkap, pria selingkuhan "NS" diduga masih merupakan orang yang bekerja di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lebak. 

"Yah, dari percakapan "NS" dengan pria selingkuhannya itu, saya menduga dia bekerja di salah satu Dinas, sebab dia menyebut nama DPMD dan Kecamatan, serta sosialisasi DD (Dana Desa) dan yang lebih parah, ada percakapan sex juga, yang jelas dari bukti percakapan itu, saya menduga keduanya sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri" beber Dede Agus Fahmi, dengan nada kesal dan berapi-api. 

Disinggung soal tanggungjawabnya selaku ayah dari ketiga orang anaknya, Dede Agus Fahmi mengaku jika dirinya selama ini  memperhatikan biaya sekolah mereka, meskipun menurutnya, akhir-akhir ini sulit menemui ketiganya. 

"Ada ko buktinya, bahwa saya selaku orang tua, meskipun pisah rumah dengan istri, untuk biaya anak, saya tetap  bertanggungjawab,  khususnya biaya sekolah mereka, tetapi kenapa justru saya dan keluarga saya kesulitan buat menemui mereka, kan aneh jadinya, ada anak saya yang mengaku takut ketahuan sama ibunya jika bertemu dengan saya dan keluarga saya, sampai-sampai dia berkirim surat, karena dia tinggal di pondok pesantren" pungkasnya. 

Dugaan perselingkuhan "NS", oknum ASN yang bekerja pada Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Lebak ini,  menimbulkan ragam komentar dari sejumlah pengurus Ormas dan LSM di Kabupaten Lebak. 

"Jika memang benar terbukti ada Oknum PNS yang bekerja di salah satu Dinas di Kabupaten Lebak melakukan pelanggaran, sudah seharusnya diberikan sanksi tegas, terlebih terlibat kasus perselingkuhan, sebaiknya dipecat tidak hormat, sebab ini akan  menjadi citra buruk dan mencoreng nama baik ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak" kata Mamik Selamet, Kordinator Badan Koordinasi Lembaga Swadaya Masyarakat (BK-LSM) Kabupaten Lebak. 

Sementara Arif Hidayat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ormas GAIB 212 DPC Kabupaten Lebak, mengaku prihatin atas isu yang berkembang soal dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh "NS" ASN yang bekerja pada Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Lebak. 

"Selaku abdi negara dan abdi masyarakat, sudah seharusnya ASN memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya, apalagi, jika terbukti melakukan hubungan perselingkuhan dengan pria atau wanita lain, padahal terikat pernikahan, jelas hal ini tidak dibenarkan, baik secara aturan kenegaraan, maupun secara agama, serta adat istiadat dan budaya di kita" terang Arif Hidayat.

Tanggapan lainnya  diungkap Yani, Ketua Ormas LMP Markas Anak Cabang (MAC) Cibadak, Kabupaten Lebak. 

"Biar semuanya jelas, Insya Allah, nanti dalam waktu dekat, kami secepatnya bersurat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, sebab jika isu-isu semacam ini dibiarkan, jelas mencoreng nama baik Pemkab Lebak, apalagi ini soal dugaan perselingkuhan ASN, kan memalukan, bila perlu, jika Pemkab Lebak tutup mata, kami pun akan menyampaikan orasi damai secara terbuka, agar publik tahu, sejauhmana penerapan disiplin ASN di Kabupaten Lebak" pungkasnya.

Herman Yoku: PON XX Papua Harus Sukses di Segala Bidang

Herman Yoku. 

ABEPURA, BeritaKilat.Com – Salah satu tokoh adat di Papua mendorong agar pelaksanaan PON XX harus sukses dalam segala bidang, bukan saja sukses administrasi dan prestasi serta penyelenggara, tapi juga sukses memotivasi Orang Asli Papua (OAP) untuk maju dan melangkah bersama dalam pembangunan.

Anggota MRP dari Kelompok Kerja (Pokja), Herman Yoku di Abepura, Kota Jayapura, Jumat, 17 September 2021 mengatakan, kesuksesan PON XX akan menjadi pemicu pembangunan yang masif di Provinsi Papua, sehingga kesuksesan iven nasional yang menjadi incaran semua daerah atau provinsi itu harus didukung oleh semua pihak, bukan saja yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat luas yang akan merasakan manfaatnya.

“PON XX di Papua harus kita dukung, berikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak, terutama para peserta atau kontingen yang akan hadir dalam ajang ini. Tentunya rasa aman dan nyaman itu datang bukan saja dari bagaimana jumlah aparat keamanan, tapi dari kesadaran kita sebagai individu di Papua untuk mensukseskan agenda ini, yakni bersama-sama jaga Kamtibmas,” katanya.

“Mari kita tunjukkan bahwa Papua bisa menggelar PON. Tunjukkan bahwa torang bisa, torang mampu, dan tunjukkan bahwa Papua itu adalah surga yang jatuh ke bumi. Kita buktikan dan tunjukkan bahwa sebagai tuan rumah, kita semua sambut kehadiran saudara-saudara kita yang akan berlaga atau bertanding di PON XX,” sambungnya.

Menyingung soal revisi Otsus yang telah disahkan oleh pemerintah pusat, Yoku sapaan akrabnya mengaku, sejatinya program atau kebijakan yang dikeluarkan untuk Orang Asli Papua agar ada dalam bingkai NKRI itu bisa lebih maju. 

Karena, kata dia, pemerintah melihat dan mendengar keluhan bahwa masih ada dan terbukti di pelosok-pelosok Bumi Cenderawasih masih banyak ketertinggalan yang perlu dibangun dan didorong agar Papua semakin maju seperti daerah lainnya di Indonesia.

“Otsus ini merupakan kebijakan pemerintah, bagaimana membangun Orang Asli Papua di segala bidang, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi, agar semakin maju. Tentunya, kebijakan ini harus didukung dengan pelayanan yang tulus oleh pemangku kepentingan. Jangan dana Otsus hanya banjir di tingkat atas, tapi menetes di tingkat bawah. Nantinya hal ini membuat ketimpangan dan ada penolakan,” katanya.

“Untuk itu, Otsus ini harus selalu diawasi oleh badan yang telah dibentuk atau akan dibentuk oleh pemerintah, dengan harapan pihak yang duduk nanti merupakan orang yang punya hati membangun Papua, bukan hanya sumber daya alamnya saja yang dikelola, tetapi orang Papuanya juga harus dirawat, ditingkatkan kapasitasnya lewat pendidikan yang memadai,” lanjutnya.

Yoku juga menyinggung soal pemekaran atau Daerah Otonom Baru (DOB) yang belakangan ini digaungkan oleh pemerintah dan para pihak yang seakan-akan  memberikan angin surga kepada Orang Asli Papua, tetapi hingga kini belum juga terealisasi.

“Harusnya pemerintah segera mengeksekusi kebijakan yang mendatangkan kemajuan bagi Orang Asli Papua. Jika dipandang bahwa pemekaran memberikan dampak kemajuan mengapa tidak. Asalkan benar-benar disiapkan segala sesuatunya, sehingga nanti jika mekar, cepat maju. Jangan seperti daerah lainnya, pemerintahan jalan di tempat, pembangunan yang diharapkan ada, jadi macet,” pintanya.

Pernyataan ini, menegaskan bahwa Yoku mendukung pemekaran untuk kemajuan orang asli Papua.

“Yang penting SDM Papua disiapkan, sehingga kami merasa diperhatikan dan jadi pelaku pembangunan, bukan penonton,” harapnya. (*/red)