Diduga PT Oto finance mengugat konsumen dan hakim Ketua PN Tangerang Tidak Faham Hukum Acara Gugatan GS

TANGERANG, BeritaKilat.com - 21 November 2024 Yayasan perlindungan konsumen YAPERMA cabang Solear Tangerang mendapatkan kuasa dari debitur PT. Oto Finance untuk melakukan menghadiri persidangan gugatan Sederhana (GS) di PN Tangerang dengan Nomor perkara 160/Pdt.GS/2024.Pn.tng. Sebagai penerima kuasa  Ketua Umum YAPERMA Bpk Moch Ansory, S.H dan serta Anggota dari cabang Solear Anugrah Prima, S.H , Bambang irawan, Ibrohim. Jadwal sidang jam 09: 30 dari pagi Kuasa Debitur sudah hadir di PN Tangerang namun persidangan molor jam 15:45 di karenakan pihak kuasa dari PT Oto finance baru hadir jam 12 siang. 

Di hadapan wartawan pak ketum moch Ansory, S.H atau sering di sapa Bopo menjelaskan Pada awal persidangan terlihat biasa biasa saja dan berjalan normal seperti biasa hakim menanyakan kuasa dan legal standing dari pihak penggugat yaitu PT Oto finance dan menjelaskan tata cara persidangan gugatan sederhana, hakim Ketua menanyakan saudara sebagai apa Advokat, karyawan , legal perusahaan,  atau apa,,,,?  akhirnya terlihat kebingungan sepertinya di duga pengugat tidak memahami prosedur gugatan sederhana yang tertuang dalam Perma No 4 Tahun 2019 pasal 4. Ujar bopo. 

Hukum acara Gugatan sederhana hanya dapat diajukan jika penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama. Sedangkan PT. OTO FINANCE Berdomisili di jakarta.

Kemudian Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung dalam setiap persidangan. Dalam sidang hari ini Prinsipal dan atau Direksi PT. OTO FINANCE tidak hadir, sehingga persidangan dianggap tidak dihari oleh pihak Penggugat. Maka seharusnya Ketua Majelis hakim yang memimpin persidangan perkara 160/Pdt.GS/2024.Pn.tng mengabil sikap sesuai dengan Perma No 4 Tahun 2019 Pasal 13 Angka 1 Yang berbunyi 'Dalam Hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang SAH, maka Gugatan dianggap Gugur'

Masih menurut ketum Moch Ansory S.H, diduga hakim Ketua melanggar UU Kehakiman No. 48 tahun 2009 pasal pasal Pasal 11 ayat 1 Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) Orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dimana pada sidang hari ini hakimnya satu alias tunggal, terlebih lagi PT Oto finance tidak memahami    UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 

TENTANG PERSEROAN TERBATAS   Pasal 103 “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang Karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk Dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum terkait pemberi kuasa dan penerima kuasa.

“ ini saya juga belum tahu surat kuasa apa dan siapa yg memberikan kepada pengugat hari ini nanti kita lihat sidang berikut nya yg akan di agendakan tanggal 5 Desember mendatang," Tutup bopo. (*/red) 

Kecewa Dengan Janji PPK BBWSC3 Ormas Eks Napi Gelar Aksi Unjuk Rasa

KOTA SERANG, BeritaKilat.com - Perkumpulan Eks Napi merasa kecewa atas pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II, Hanif Wasistono, bahwa pekerjaan akan sesuai kontrak. Pernyataan yang tidak layak dan tidak bertanggungjawab terucap dari seorang pejabat yang menggunakan uang rakyat untuk membuat perencanaan proyek.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Eka Napi Provinsi Banten, Tubagus Dely Suhendar, kepada wartawan, pada Selasa (19/11/2024). Karena itu, imbuh Dely,.Ormas Eks Napi Banten menuntut Kepala BBWSC3 Banten untuk membuka kepada publik mengenai anggaran perencanaan serta rincian perencanaan pekerjaan saluran induk dan sekunder Cibaliung Kanan dan Cibaliung Kiri, tahun anggaran 2024-2025 senilai Rp.233,5 Miliar.

Dely menegaskan, Ormas Eks Napi juga menantang Kepala BBWSC3 Banten bertaruh membuat pernyataan yang ditandatangani bersama dihadapan aparat kepolisian. Pekerjaan saluran induk dan sekunder Cibaliung Kanan dan Cibaliung kiri, tahun anggaran 2024-2025 senilai Rp.233,5 Miliar akan dikerjakan sesuai spesifikasi dan irigasi dapat dimanfaatkan oleh para pengguna manfaat di saat membutuhkan air di musim kemarau. Diantaranya air akan mengalir stabil dari hulu sampai ke hilir di musim kemarau.

Ia menjelaskan, air akan mengalir dalam pemenuhan kebutuhan para petani dengan luas area pesawahan di Cibaliung kiri 1500 Hektare dan di Cibaliung kanan 2150 Hektare, pada saat musim kemarau.

Dely mengungkapkan, debit air pada bendungan Cibaliung tidak akan mengering dan tetap stabil serta bisa mengairi pesawahan seluas 3.650 Hektare pada musim kemarau. Menjamin dan bertanggungjawab air akan mengalir di saluran primer kanan sepanjang 24.326 meter dan kiri Cibaliung yang memiliki panjang 7.313,6 meter pada saat musim kemarau.

Menjamin dan bertanggungjawab air akan mengalir di saluran sekunder Umbulan sepanjang 6.236 meter pada saat musim kemarau.

Menjamin dan bertanggungjawab air akan mengalir di saluran Leuwi Gede 1.650 meter pada saat musim kemarau.

Menjamin dan bertanggungjawab air akan mengalir di saluran Sumur Batu 1.765 meter pada saat musim kemarau.

Menjamin dan bertanggungjawab air akan mengalir di Wunubera sepanjang 3.895 meter pada saat musim kemarau.

Menjamin dan bertanggungjawab air akan mengalir di saluran pembuang Cijambu dengan panjang 5.201,7 meter pada saat musim kemarau.

Menjamin dan bertanggung jawab dengan keberadaan saluran primer dan sekunder Cibaliung kanan dan kiri. Setelah direhabilitasi dengan menggunakan anggaran negara sekitar senilai Rp.233,5 miliar, TA. 2024-2025. Maka pencapaiannya adalah para petani dapat meningkatkan produktifitas pertanian dengan cara melakukan penanaman padi tiga kali dalam semusim (tanam musim I, tanam musim II.dan tanam musim III).

“Jika hasil pekerjaan saluran induk dan sekunder Cibaliung Kanna dan Cibaliung Kiri Tahun anggaran 2024-2025 senilai Rp.233,5 Miliar air mengalur dari hulu sampai hilir pada musim kemarau, maka.saya bersedia dihukum dengan pasal pencemaran nama baik. Namun, jika air tidak memgalir dari hulu ke hilir pada musim kemarau, maka Kepala.BBWSC3 Banten, Ketut Jayadi, bersedia dijerat dengan pasal tindak pudana korupsi,” pungkasnya. 

ADVOKAT LQ INDONESIA LAW FIRM MEMINTA KEJARI BOGOR UNTUK SEGERA MELAKUKAN PENGEMBALIAN ASET SITAAN KSP-SB KEPADA KLIENNYA YANG MENJADI KORBAN

 

JAKARTA, BeritaKilat.com - Advokat Sakti Manurung dan Rizky Indra Permana dari LQ Indonesia Law Firm selaku Pengacara dari sejumlah korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) menyatakan saat ini Kami tengah menunggu pengembalian aset-aset sitaan KSP-SB yang akan dibagikan kepada korban KSP-SB, 

    

Sebelumnya, KSP-SB diketahui mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan dengan iming-iming akan mendapatkan bunga yang tinggi setiap bulannya. Para korban yang merasa tertarik dengan penawaran tersebut kemudian berinvestasi kepada KSP-SB. Namun, kasus gagal bayar KSP-SB mulai mencuat. Para korban khususnya yang menjadi klien kami merasa ditipu oleh KSP-SB kemudian mempercayakan LQ Indonesia Law Firm menjadi kuasa hukum mereka, ucap Advokat Sakti Manurung

Advokat Sakti Manurung dan Rizky Indra Permana, S.H., M.H.  memberikan pernyataan “Saat ini Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah melakukan penyitaan aset-aset milik KSP-SB yang kemudian akan dijual ataupun dilelang. Hasil dari penjualan dan pelelangan aset tersebut kemudian akan dibagikan kepada korban KSP-SB. Kami selaku Kuasa Hukum dari para korban KSP-SB akan terus mengawal kasus ini hingga hak Klien Kami terpenuhi”.

Advokat Sakti Manurung, yang juga sebagai Kepala Cabang LQ Jakarta Barat menambahkan dalam pernyataannya “Sudah sepatutnya Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk segera menjalankan fungsi dan melakukan tugasnya berdasarkan dengan isi Putusan Pengadilan yang sudah ada, agar para korban dapat merasakan keadilan. Jangan malah Kejaksaan mempersulit korban dengan berbagai kalimat-kalimat yang seolah membuat kami jadi menduga Ada Apa?”

Advokat Sakti Manurung juga menambahkan, bahwa isi putusan pengadilan sudah sangat jelas dan terang. Lalu apalagi yang ditunggu oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor ? Ini sederhana kok, tinggal eksekusi saja apa perintah dalam putusan. Anehnya, dalam putusan tercantum berbagai aset yang disita namun Kejaksaan Negeri Kota Bogor faktanya tidak menyinggung soal seluruh aset yang tercantum dalam putusan.

Tentang LQ INDONESIA LAW FIRM

LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. Dapat menghubungi hotline LQ Jakarta Barat – 0811-1534-489.

Tokoh Frontal Pejuang Keadilan Alvin Lim Pesimis Presiden Prabowo Mampu Berantas Mafia Hukum

 

JAKARTA, BeritaKilat.com – Founder LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim mengaku pesimis Presiden Prabowo Subianto mampu memberantas mafia hukum di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri hingga Mahkamah Agung (MA).

Ketidak yakinan Alvin Lim itu lantaran melihat susunan kabinet merah putih pemerintahan Prabowo-Gibran masih banyak diisi oknum mafia hukum.

Kendati begitu, ia tak menyebut secara detail terkait oknum yang dimaksud tersebut.

“Saya memilih Prabowo waktu Pilpres 2024 karena saya berharap ada perubahan. Tapi buka perubahan yang dia bikin malah memperburuk dengan memperbanyak oknum, kita lihat aja dari menteri-menteri yang dipilih sekarang,” kata Alvin Iim di Hotel Mercure, Lampung, Senin (11/11).

“Malah menteri Prabowo ini juga membuat gaduh, seperti Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM Minta anggaran Rp20 triliun. Ada juga Yusril Ihza Mahendra menyebut peristiwa 98 bukan lah pelanggaran HAM, ini menteri goblok,” sambungnya.

Menurut Alvin Lim, menteri-menteri Prabowo tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka tidak serius dalam menangani masalah hukum.

Seperti misalnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi da Permasyrakatan (Kumham-Impas), Yusril Ihza Mahendra yang menyebut peristiwa reformasi 1998 bukan pelanggaran HAM.

“Ini kan secara tidak langsung mereka tidak mampu untuk meberantas masalah hukum, jelas-jelas peristiwa 98 itu pelanggaran HAM sebagaimana pernyataan Komnas HAM,” ujarnya.

Tak haya itu, lanjut Founder Quotient Fund, ketidak seriusan Prabowo memberantas mafia hukum juga terlihat saat ia menunjuk mantan Ketua Umum PSSI, Iwan Bule menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Persero.

Menurut Alvin Lim, kekacauan PSSI dengan banyaknya isu mafia dalam sepak bala nasional itu pada saat kepemimpinan Iwan Bule. Namun, Prabowo malah memberikan kepercayaan kepada pensiunan polisi bintang dua itu.

“Kemudian Pak Prabowo juga mengangkat Iwa Bule jadi Komut Pertamina, itu mantan Jenderal polisi yang pernah menjadi Ketua PSSI. PSSI rusak karena dia banyak mafia di sepak bola karena dia, mau jadi apa ini pemerintah kalau seperti ini,” tuturnya.

Tentang LQ INDONESIA LAW FIRM 

LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Law Firm memiliki cabang di kota Beberapa dan dapat dihubungi di hotline Kantor Quotient Fund di nomor 08111094489 atau nomor 0818 0454 4489 (Surabaya), 08111023489 (Quotient Center Lebak Bulus) 08111534489 (Quotient Center Kembangan), 0817-489-0999 (Tangerang) dan 081328065324 (Tim Media)

BERHASIL MEMENANGKAN PERKARA, PARA LAWYER MUDA LQ INDONESIA LAWFIRM BUKTIKAN KEMAMPUAN

JAKARTA, BeritaKilat.com - Q Indonesia Lawfirm sebelumnya telah ditunjuk dan dipercaya oleh CV. Maju Cipta Nusantara (CV MCN) untuk mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Bapak Erwin Kong (EK) seorang pemilik Cafe 89 Pockets yang berlokasi di Jakarta Utara. Pada tanggal 30 Oktober 2024, Tim LQ Indonesia Lawfirm yakni Advokat Tri Urvi Widhianie, S.H., C.Me., dan Advokat Adi Gunawan, S.H., M.H., membuktikan kemampuan mereka dengan berhasil memenangkan perkara tersebut yang mana amar dari putusan perkara tersebut dapat kita semua lihat di dalam Putusan Nomor 15/Pdt. G.S/2024/PN Jkt. Utr. 

Advokat Adi Gunawan menjelaskan, perkara antara CV MCN bermula ketika pada tahun 2021 mereka dipilih menjadi kontraktor untuk renovasi cafe 89 Pockets oleh Bapak EK selaku pemilik. Ketika CV MCN telah selesai melakukan kewajibannya sesuai dengan permintaan Bapak EK, namun sayangnya Bapak EK justru tidak kunjung membayar sisa pembayaran sebagaimana mestinya kepada CV MCN. 

Advokat Adi Gunawan menambahkan bahwa Kliennya yakni CV MCN senyatanya telah dengan baik hati kepada Bapak EK mengikuti permintaan pemotongan nominal jumlah pembayaran, pasalnya bagimana tidak? Semulanya jumlah sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Bapak EK adalah sebesar Rp 740.749.342 menjadi Rp 481.385.751. Namun meskipun demikian, sayangnya Bapak EK tetap tidak kunjung membayarkan sisa kewajibannya kepada CV MCN.

Advokat Tri Urvi Widhianie menyampaikan "sebenarnya sebelum Klien Kami memilih untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum, Klien Kami telah memberikan kesempatan waktu yang cukup lama kepada Bapak EK untuk melunasi sisa uang tersebut. Kami juga telah beberapa kali mengirimkan teguran hukum / somasi kepada Bapak EK akan tetapi sayangnya tetap tidak ada tindakan pelunasan dari yang bersangkutan. oleh karena itu Klien Kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk menunjukkan keseriusannya".

Sempat ditanya tentang bagaimana respon Bapak EK saat proses persidangan berlangsung, Advokat Tri Urvi Widhianie mengatakan "kita belum pernah bertemu yang bersangkutan, karena yang hadir selama persidangan adalah kuasa hukum beliau. Tapi terlepas dari hal tersebut, seharusnya kewajiban tetaplah kewajiban. Toh pada akhirnya Tergugat selama persidangan juga sudah mengakui nominal tersebut memang belum dibayarkan kepada Klien Kami"

Advokat Adi Gunawan terakhir menambahkan "betul yang disampaikan oleh Rekan saya, kalau memang sudah kewajiban, mau seperti apa kondisi dan situasinya harus tetap dipenuhi. jadi walau mau alasan pun tetap tidak akan menghapus kewajiban".

Advokat Adi Gunawan dan Tri Urvi Widhianie berharap dengan telah dikabulkannya gugatan tersebut, Bapak EK dapat langsung segera membayarkan sisa pembayaran kepada CV MCN. Advokat Adi Gunawan juga dalam pernyataannya bahwasannya Bapak EK selaku Tergugat sudah sepatutnya melaksanakan serta menghormati isi putusan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ketua LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Pestauli Saragih, S.H., M.H., dan Founder LQ Indonesia Lawfirm Alvin Lim., S.H., M.H., M.Sc., CFP., CLA, mengapresiasi kinerja para lawyer muda LQI yang memiliki berani, tegas, profesional, pengetahuan dan serta kemampuan yang baik dalam menangani perkara yang dipercayakan kepada mereka.

Tentang LQ INDONESIA LAW FIRM

LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Law Firm memiliki cabang di 4 kota dan dapat dihubungi di hotline Kantor Pusat (Tangerang) - 0817-4890-999 Cabang Jakarta Barat – 0811-1534-489 Cabang Lebak Bulus – 0811-1023-489 Cabang Kemayoran – 0811-1184-489

Mafia Tanah semakin marak di Kotamobagu, LQ Indonesia Law Firm: Oknumnya disejahterakan Negara!

JAKARTA, BeritaKilat.com - LQ Indonesia Law Firm merupakan firma hukum yang terkenal vokal turun ke Kotamobagu, dalam rangka penegasan kepemilikan tanah Guru Besar IPB Prof Ing Mokoginta. 

Prof Ing Mokoginta seorang guru besar IPB korban dari mafia tanah yang mana tanahnya di Kotamobagh dirampok oleh Mafia Tanah yang bekerja sama dengan Oknum Kelurahan dan Oknum Kantor Pertanahan di Kotamobagu. 

2 Putusan yang berkuatan hukum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 559 K/ TUN/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiq No 29 PK/Pdt/2024 telah menyatak  prof ing mokoginta sebagai pemilik tanah. Tapi apa daya Prof Ing hanya mendapatkan kepastian hukum, namun kemanfaatan dan keadilan tidak didapatkannya. 

Advokat Nathaniel Hutagaol, SH., MH, dalam keterangan di media menyatakan " Bahwa miris melihat pejabat publik di Indonesia dengan mudahnya bicara berantas mafia tanah, tapi negara mensejahterakan oknummya, terus gimana kita bisa percaya pemberantasan mafia tanah ini"

"Lebih miris lagi ada 2 laporan polisi di Mabes Polri yang sudah 2 Tahun berjalan, Laporan Polisi Nomor LP/ 541/XII/Sulut/SPKT yang ditangani subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri malah mentersangkakan para pembeli tanah dari salah satu terlapor yang sekarang menghuni objek tersebut, menjadi pertanyaan kalau pembeli jadi tersangka bagaimana penjual dan yang menerbitkan sertifikat, jangan digoreng goreng perkara ini demi kepentingan pihak pihak tertentu"

Salah satu Penghuni yang membeli tanah dari terlapor Maxi, yaitu bapak Hendrik menyatakan " Begitu menyesal membeli tanah tersebut, kami beli tanah dari hasil kerja keras, kami ga tau menahu bahwa sertifikat yg ditunjukna pada kami merupakan sertifikat yang tidak berlaku, dan sekarang kami malah jadi tersangka, kami minta kepada Maxi Mokoginta untuk bertanggung jawab karena kami juga korban" Tandasnya

Advokat Fransisca Runtuhrambi "kami berharap penyidik mabes polri tegak lurus menangani perkara ini, jangan lagi digoreng goreng perkara ini, dan meminta juga bapak kapolri dan kabareskrim profesional dalam memimpin Kepolisian Republik Indonesia, apabila ada oknum penyidik yang tidak profesional langsung pecat dan miskinkan saja, bagaimana tidak seorang guru besar IPB bisa menjadi korban mafia tanah bagaimana rakyat biasa, jangan sampai kepolisian dicap buruk dimata masyarakat" Tutupnya

Tentang LQ INDONESIA LAW FIRM 

LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Law Firm memiliki cabang di 3 kota dan dapat dihubungi di hotline Kantor Pusat (Tangerang) - 0817-4890-999 Cabang Jakarta Barat - 0811-1534-489 Cabang Lebak Bulus - 0811-1023-489

TIM LQ INDONESIA LAW FIRM MENDESAK UOB KAYHIAN SEKURITAS UNTUK MENGEMBALIKAN SISA KERUGIAN NASABAH

 

JAKARTA, BeritaKilat.com - Pada tanggal 3 Oktober 2024, LQ Indonesia Law Firm menerima pengembalian uang sebagian dari jumlah kerugian yang dialami oleh para nasabah UOB Kayhian Sekuritas. Diketahui bahwa Tim LQ Indonesia Law Firm dari sejak tahun 2022 sudah membuat laporan polisi terhadap Direktur UOB Kayhian Sekuritas dan terhadap oknum karyawan yang bernama Agung, Vincent, & Michael, atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan jumlah kerugian mencapai sekitar 53Miliar.

Advokat Sakti Manurung memberikan keterangan sehubungan dengan hal tersebut, seiring berjalannya waktu dan berbagi upaya yang kami lakukan untuk mewujudkan keadilan bagi klien kami, akhirnya ada titik terang untuk perkara ini. Sakti Manurung selaku pengacara dari para korban dalam keterangannya juga mengapresiasi terlapor Michael yang ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh para korban.

Sakti Manurung menegaskan bahwa LQ Indonesia Law Firm tidak akan berhenti sampai disini, kami akan terus memonitor/mendesak Pihak Kepolisian khususnya Jajaran di Unit IV Fismondev PMJ agar segera menetapkan status tersangka kepada Terlapor, karena perkara ini semakin jelas dan kami semakin kuat menduga UOB Kayhian Sekuritas memiliki peran sebagai “Tuan Rumah” yang memberikan akses/persetujuan terhadap terlapor Agung/Vincent/Michael untuk menggunakan nama besar UOB Kayhian Sekuritas sebagai rekening penampung dari dana yang disetorkan oleh para nasabah.

 Diakhir keterangannya, Sakti Manurung menyampaikan bahwa “Proses hukum terhadap UOB Kayhian Sekuritas belum selesai, LQ Indonesia Law Firm tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran sekaligus mendesak UOB Kayhian Sekuritas untuk mengembalikan sisa kerugian yang dialam oleh para klien kami”

Tentang LQ INDONESIA LAW FIRM 

LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Law Firm memiliki cabang di 3 kota dan dapat dihubungi di hotline Kantor Pusat (Tangerang) - 0817-4890-999 Cabang Jakarta Barat - 0811-1534-489 Cabang Lebak Bulus - 0811-1023-489

Buntut Bencana di Baduy, RPM Siap Mendorong APH Untuk melakukan Penyelidikan Terkait Realisasi Anggaran Untuk Bencana di BPBD Lebak

 

Lebak, BeritaKilat.com - Relawan Pembela Masyarakat (RPM) meminta pihak Inspektorat Kabupaten Lebak tidak tinggal diam adanya keluhan warga Baduy yang terkena bencana Angin Puting Beliung tepatnya di Kampung Lebak Menteng RT 005 RW 005 Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa tanggal 24 September 2024. 

RPM sangat menyayangkan adanya keluhan warga yang mengaku kecewa terhadap pihak Badan Penanggunlangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lebak yang dinilai lamban dalam menangani bencana yang menimpa warga Baduy Luar tersebut.

"Daerah Baduy selalu di kedepankan dalam daerah budaya dan tujuan Wisata  secara Nasional. Akan tetapi, mirisnya, saat terkena bencana, mengapa adanya keluhan dari warga Baduy yang terkena bencana lamban ditangani oleh pemerintah khususnya oleh BPBD Lebak. Padahal, mereka mengaku sudah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Lebak,"tegas Imam Apriyana Ketua RPM Lebak, Rabu 8 Oktober 2024.

Untuk itu, lanjut Imam, pihaknya meminta agar pihak Inspektorat Lebak memeriksa seluruh anggaran bencana di BPBD Lebak, bagaimana realisasinya dan berapa kesuluruhan anggaran untuk penanggulangan bencana.

"Harus kita kawal bersama-sama apa penyebab adanya dugaan lambannya penanganan bencana terhadap warga Baduy yang sedang tertimpa musibah angin puting beliung. Apakah kurang anggaran atau bagaimana? tentu harus kita kawal. Dan kami akan mendesak agar pihak Inspektorat melakukan audit dan dibuka ke publik,"terang Imam.

Imam mengaku miris peristiwa dugaan lambannya penanganan terhadap warga Baduy yang terkena musibah angin puting beliung. Padahal, kata dia, semua memiliki hak yang sama untuk diberikan keadilan apalagi ini terkait musibah yang mana warga sangat membutuhkan bantuan.

"Saya membaca dari awal pemberitaan bahwa adanya dugaan saling lempar tanggungjawab segala macam. Tentu ini sangat memalukan terhadap kinerja penanganan bencana di Kabupaten Lebak. Harus kita tegaskan, bahwa semua  warga negara siapapun itu dan khususnya warga Baduy berhak mendapatkan bantuan yang seadil-adilnya dan musibah itu sifatnya darurat yang harus segera ditangani,"tegas Imam.

Imam mengaku siap mengawal bahkan membuka ruang diskusi untuk melakukan kroscek terkait realisasi anggaran. Bila perlu, kata Imam, pihaknya akan berkolaborasi dengan Lembaga Independen, PKN, Lembaga Gerakan Rakyat Lawan Koruptor untuk menelusuri anggaran dan membawanya ke Aparat Penegak Hukum.

"Kami akan segera berkomunikasi dengan kawan-kawan untuk menelusuri berapa sebenarnya anggaran untuk bencana di Lebak yang ada di BPBD Lebak. Kita juga siap mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait anggaran tersebut,"tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kantor Badan penanggulangan Bencana (BPBD) kabupaten Lebak  dinilai lamban dalam menangani musibah bencana angin puting beliung yang terjadi di Kampung Lebak Menteng RT 005 RW 005 Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.

Adanya musibah bencana angin puting beliung yang menimpa di wilayah Baduy luar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lebak dinilai lamban dalam menangani musibah bencana angin puting beliung tersebut. Padahal, menurut mereka, warga sangat mengharapkan dan butuh bantuan untuk meringankan beban mereka (yang terkena musibah-red) angin puting beliung, dan butuh gerak cepat dalam penanganan dampak becana tersebut. (*/red) 

HUT TNI ke-79, Kapolres Lebak Berikan Kejutan dan Ucapan ke Jajaran TNI di Wilayah Lebak

 

Lebak, BeritaKilat.com - Dalam rangka HUT TNI ke-79, Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK berikan Kejutan dan Ucapan Jajaran TNI yang berada di Wilayah Kabupaten Lebak. Sabtu (5/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK didampingi Wakapolres Lebak Kompol Nono Hartono, SH, MH, para PJU Polres Lebak, personil Polres Lebak memberikan Kejutan dan Ucapan ke Jajaran TNI diantaranya Brigif Mekanis 14 Mandala Yudha, Kodim 0603 Lebak, Dodiklatpur Rindam III Siliwangi dan Sub Denpom Lebak. Dalam kunjungan ke Brigif Mekanis 14 Mandala Yudha, Kapolres Lebak AKBP Suyono, SIK disambut oleh Wadanyon 318/Adirajasa Yudha Mayor Inf. Maulana didampingi Perwira staf.

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK mengatakan,

"Pada kesempatan ini kami Kapolres Lebak beserta Staf dan Jajaran mengucapkan Dirgahayu TNI ke-79, TNI Modern Bersama Rakyat, siap mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju," ujar Suyono.

"TNI-POLRI dari dulu sudah terbukti kesolidannya untuk NKRI dan kita lanjutkan  kita siap mendukung kebijakan, apalagi menjelang pergantian Kepemimpinan tertinggi di Negara kita," ungkapnya 

"Semoga kebersamaan,  Sinergi maupun koordinasi yang baik akan tetap terjalin dan kita lanjutkan untuk masa mendatang demi keamanan dan stabilitas nasional," harap Suyono

Sementara itu Wadanyon 318/Adirajasa Yudha Mayor Inf. Maulana mengucapkan Terimakasih kepada Kapolres Lebak atas kejutan dan Ucapan,

"Kami keluarga besar Brigif Mekanis 14 mengucapkan terimakasih banyak, dan sungguh rasa bangga kami kedatangan dari Kapolres Lebak dan rombongan, sehingga kita bisa bersama-sama merayakan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79, semoga TNI-POLRI semakin Solid dan Kolaraborasi semakin baik," Ucapnya 

Selesai Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian Ucapan HUT TNI KE-79 ke Kodim 0603 Lebak, Dodiklatpur Rindam III Siliwangi dan Sub Denpom Lebak. (*/red) 

Ada Aroma Korupsi Dalam Program Jambanisasi Desa Cikaret, Kades Hafid Memilih Bungkam

 

Lebak, BeritaKilat.com - Program Jambanisasi Desa Cikaret, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, tahun anggaran (TA) 2024, dalam pelaksanaannya diduga berpotensi Mark Up harga. Hal ini diungkap Amri, Pengurus LSM Aliansi Rakyat (ARAK) Banten.

"Berdasarkan hasil monitoring kami diapangan, dan hasil wawancara dengan beberapa KPM, untuk kegiatan pembangunan Jambanisasi di Desa Cikaret, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ini, patut diduga Markup harga, karena terjadi ketidaksesuaian antara pembelanjaan bahan material dengan pagu anggaran yang semestinya direalisasikan" ungkap Amri Tim Investigasi LSM Aliansi Rakyat (ARAK) Banten, Kamis, 3 Oktober 2024.

Menurut Amri, ketidaksesuaian tersebut, dilihat dari jenis barang yang diberikan kepada masing-masing KPM, dihitung berdasarkan satuan harga barang berdasarkan survey harga pasar.

"Setelah kami wawancara dengan beberapa KPM, masing-masing hanya menerima semen sebanyak 2 zak, kloset 1 buah, bata merah 200 biji, paralon 1 buah, dan pasir sekitar 4 karung, jika dikalkulasi berdasarkan harga pasar, dapat dihitung berapa jumlahnya, sementara HOK juga ditanggung oleh masing-masing KPM, jelas ini ada dugaan Mark-Up harga yang sudah terencana" tambahnya.

Dalam waktu dekat kata Amri, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut kepada instansi berwenang, guna memastikan dugaan Penyalahgunaan pada bantuan program Jambanisasi Desa Cikaret, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak.

"Insya Allah secepatnya akan kami tindaklanjuti permasalahan ini kepada instansi berwenang, agar ditindaklanjuti secara serius, mengingat program Jambanisasi Desa ini merupakan program unggulan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam menekan angka stunting, namun malah seolah dijadikan ladang merap untung bagi oknum terkait pada program tersebut" pungkasnya.

Sementara itu, Hapid Idris, Kepala Desa Cikaret, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan WhatsApp nya, memilih bungkam dan menutup akses informasi dari upaya konfirmasi wartawan. (Red)