Di Dizolimi!! Mantan Asisten Satu Adukan Johanes Rettob ke Bawaslu Mimika

 

Keterangan Gambar : Mantan Asisten Satu Setda Kabupaten Mimika Robert Kambu SE

Timika,BeritaKilat.com - Mantan asisten satu Kabupaten Mimika Robert Kambu mengaku menjadi korban dalam roling yang dilakukan oleh mantan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob, padahal hal itu tidak sesuai dengan ketentuan aturan dan perundang-undangan.

" Saya dizolimi oleh mantan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob karena saya diberhentikan dari jabatan sebagai asisten satu, tanpa ada surat keputusan (SK) sehingga saya adukan hal ini ke Bawaslu Mimika," ujar Robert di Timika, Kamis (26/9).

Lanjut Robert sesuai yang dipahami, apa yang dilakukan  Johanes Rettob selaku petahana Plt Bupati Mimika saat itu, bertentangan dengan aturan dan undang-undang karena berani melakukan roling tanpa ijin tertulis dari Kementrian dalam Negeri.

" Ini fakta yang saya alami, sehingga kalau ada informasi bahwa tidak ada pergantian pejabat di lingkup birokrasi pemda Mimika, maka informasi tersebut merupakan pembohongan publik, karena saya sendiri alami, bayangkan saya digantikan menjelang Pilkada ini ada kepentingan apa," sorot Robert.

Robert menjelaskan, Terkait aduanya ke Bawaslu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

" Saya menduga apa yang dilakukan Johannes Rettob selaku Plt Bupati, merupakan tindakan maladministrasi fatal, karena roling yang dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sebagai Petahana dalam mengikuti  Pilkada Mimika tahun 2024," jelas Robert.

Lanjut Robert Walaupun tanpa ijin tertulis dari Mendagri, Johanes Rettob  tetap melakukan  pergantian.

" Saya bukan sendiri yang disolimi, tapi ada juga teman-teman lain dalam lingkungan birokrasi Pemda Mimika," Ujarnya.

Lebih lanjut Robert menjelaskan, apa yang dilakukan Johanes Rettob  terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU, sehingga saya adukan yang bersangkutan ke Bawaslu Mimika.

" Saya akan langsung juga mengadu ke Bawaslu RI, saya disolimi jadi saya akan lawan," tegas Robert.

Robert berharap agar Bawaslu Mimika menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang diadukan, sehingga menjadi efek jerah, sekaligus memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat.

" Saya berharap agar Bawaslu Mimika obyektif dan transparan dalam menindaklanjuti aduan saya, karena saya juga siapkan laporan ke DKPP, bila aduan saya tidak ditindaklanjuti," Ungkapnya.

Kata dia, sebelum memasukan aduan ke Bawaslu Mimika, telah berkomunikasi dengan pakar Hukum Tata Negara, sehingga ada langka lanjutan yang akan ditempuh ketika sudah ada putusan atau hasil pleno dari Bawaslu Mimika.

" Kalau sudah ada hasil atas aduan saya, maka saya akan lanjut ke Bawaslu RI di Jakarta dan instansi terkait lain," tandas Robert.

Ia berharap agar Bawaslu Mimika  independen melihat fakta-fakta laporan yang dilaporkan  sehingga memberikan rasa keadilan bagi dirinya dan keluarga.

Terpisah Ketua Bawaslu Mimika Frans Wetipo membenarkan bahwa ada lima laporan yang masuk ke Bawaslu Mimika.

" Ada lima laporan yang masuk, sementara terlapor satu orang, untuk tindak lanjut silakan konfirmasi langsung di kantor," Pungkasnya.(Tim)

Pj Bupati dan Pj Sekda Diduga Rampok APBD Kabupaten Nduga Untuk Kepentingan Politik

 

Jakarta, BeritaKilat.com - Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segerah memeriksa Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge dan Pj Sekda Namia gwijangge terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga dari Tahun 2020 hingga 2023, karena penggunaan  APBD Kabupaten Nduga   sarat dengan Penyimpangan ratusan Milyar Rupiah.

Hasil Infestigasi menyebutkan Dugaan perampokan APBD Kabupaten Nduga dilakukan terorganisir , terstruktur dan masif karena walaupun tidak ada pembangunan yang signifikan, namun Kabupaten yang berada di Provinsi Pegunungan Papua ini, selalu meraih WTP dari BPK.

Pada tahun 2021 Pj Sekda Namia Gwijangge bersama kepala BPKAD Riki Kapele  berinisiatif meminjam dana ratusan Milyar dari BNK Papua namun pengelolaan dana tersebut hingga kini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pinjaman itu juga tidak sesuai dengan arahan Tim Evaluator Provinsi Papua dalam rang RKPD Perubahan Kabupaten Nduga.

Selian itu, penggunaan pinjaman daerah dalam APBD perubahan tahun 2021 disinyalir tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, ” tentang pinjaman derah pasal 14 (3) point a sampai c. dimana penggunaan pinjaman daerah sebagian besar untuk membiayai kepentingan aparatur dan atau tidak untuk kepentingan Public /Masyarakat sehingga dapat dikhawatirkan dapat berpotensi Korupsi.

Secara nyata dilapangan,  pinjaman dana tersebut tidak dialokasikan pada program-program yang sudah direncanakan, seperti ;Penanganan Masyarakat Pengungsi, ~ Kesehatan Masyarakat,  Program Pemulihan ekonomi bagi masyarakat pengungsi,  Serta Program dan Kegiatan dalam rangka upaya pemulangan pengungsi yang tersebar di Kabupaten tetangga ( Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika ).

Sementara itu kepemimpinan Pj Bupati Edison Gwijangge juga disorot dalam pengelolaan APBD Kabupaten Nduga tahun 2023.

Anggota DPRD Nduga sekaligus Ketua Fraksi Perindo, Gubuganus Kogoya dengan tegas meminta KPK RI untuk memeriksa Pj Bupati Nduga, Edison Gwijangge dan Pj Sekda Namia Gwijangge  terkait dugaan penyalagunaan  keuangan Pemkab Nduga tahun 2023. 

Gubuganus Kogoya mengatakan, anggaran APBD Nduga tahun 2023  digeser melalui dana tak terduga senilai Rp 25, 500 miliar, dan dana operasional kepala daerah mencapai Rp 29,8 miliar.

"Pergeserakan ini dilakukan Pj Bupati Edison Gwijangge, sebelum persetujuan DPRD Nduga, dan kami temukan itu dalam sidang perubahan di mana materi perubahan anggarannya sudah digunakan sebelum dilakukan sidang APBD 2023, ini kan penyelewengan yang nyata," ucap Gubuganus Kogoya melalui rilisnya, yang diterima, Jumat (10/5/2024).

Sebut Kogoya, Dalam Sidang Perubahan Anggaran 2023, tampak juga dana hibah sesuai NPHD yang diteken Pj Bupati Edison Gwijangge untuk diberikan kepada KPU Nduga dan Bawaslu sebesar Rp 14 miliar.

Padahal, lanjut dia, dalam laporan keuangan yang terealisasi hanya Rp 2 miliar untuk KPU.

"Kami rekomendasikan kepada  BPK untuk melakukan audit infestigasi, BPK juha  perlu memeriksa Kesbangpol karena hibah KPU melalui mereka (Kesbangpol) dan pencairan hibah belum terealiasasi hingga Pileg dan Pilpres sudah selesai," tegas Kogoya.

Kata Kogoya pengelolaan APBD di Kabupaten Nduga sangat bertentangan dengan  Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Kami minta KPK RI perlu periksa secara detail dan menelusuri soal kemanakah uang itu?  Apakah digunakan kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum," pinta Kogoya.

Sebagai Wakil Rakyat, Kogoya berharap agar Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Pegunungan selektif dalam menentukan Pj Bupati di Kabupaten Nduga.

" Negara jangan membiarkan perampokan keuangan Daerah di Kabupaten Nduga, kasihan masyarakat," terangnya.

Kogoya meminta KPK RI segera memeriksa dugaan penyalahgunaan keuangan negara di Kabupaten Nduga, sehingga para pihak yang turut menikmati dalat mempertanggungjawabkan secara hukum.

" BPK juga harus memeriksa secara deatil keuangan di Nduga, BPK juga harus Profesional bisa turun lapangan, bukan  terima laporan-laporan formalitas yang dibuat oleh tukang pencuri, perampok, atau maling di Kabupaten Nduga," tegas Kogoya.

Kogoya mengatakan sebagai Wakil Rakyat menyesalkan  peraihan WTP oleh Pemkab Nduga dalam penggunaan ABPD 2023, karena tidak sesuai dengan fakat dan kondisi riil di Kabupaten Nduga saat ini.

"Semua lini pembangunan Nduga lumpuh total. Dasarnya apa dapat WTP setelah pemeriksaan Tim BPK?," sesal kogoya.

Kogoya berharap Aparat penegak hukum (APH) bergerak cepat menyelamatkan Kabupaten Nduga dari para perampok uang rakyat, sehingga Kabupaten yang berada di Provinsi Pegunungan dengan Pj Gubernur Feliks Wanggai tersebut dapat segerah berkembang dari berbagai sektor.

" Kondisi Nduga saat ini, Negara harus hadir untuk kehidupan  masyarakat disana, bukan melakukan pembiaran," Tukasnya.(tim) 

Perekonomian Warga Timika Meningkat: Daud Tabuni selaku Ketua Pok Tani kampung Tunas Matoa Distrik Kwamki Narama: Terima Kasih Satgas Damai Cartenz

Timika, BeritaKilat.Com - Kepala Satuan Tugas Binmas Noken Polri, Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Nanang Purnomo, S.H., M.H., melaksanakan silahturahmi ke Tokoh Masyarakat Distrik Kwamki Narama, Bapak Daud Tabuni., Senin/03/10/2022.

Saat dikonfirmasi terkait dengan kunjungan tersebut, Kasatgas Binmas Noken Polri, Kombes Pol. Nanang Purnomo, S.H., M.H., mengatakan, silahturahmi ini merupakan implementasi dari salah satu Program Binmas Noken yaitu “KOTEKA” (Komunikasi Tokoh Elit Kamtibmas).

“Kunjungan kami kepada bapak Daud Tabuni selaku tokoh masyarakat Distrik Kwamki Narama yang juga merupakan ketua kelompok tani Abua kampung tunas matoa ini adalah menjalin komunikasi yang baik demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat”,  terang Ka satgas Binmas Noken.

Lanjutnya, terkait dengan kelompok tani yang dipimpin oleh bapak Daud Tabuni ini, Satgas Binmas Noken telah membantu kelompok tani abua ini dalam mengembangkan kelompok taninya.

Diwaktu yang sama, Bapak Daud Tabuni memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan Ka satgas Binmas Noken Polri, Kombes Pol. Nanang Purnomo, S.H., M.H., ke tempatnya.

“Saya mengucapkan terima atas kunjungan Bapak Ka satgas Binmas Noken Polri, Kombes Pol. Nanang Purnomo, S.H., M.H. ini merupakan suatu bentuk perhatian dari pemerintah melalui Polri kepada kami masyarakat papua dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga membantu kami dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kami papua”, Kata, Bapak Daud Tabuni.

Ditambahkannya, sebelumnya binmas noken polri telah bersama-sama dengan kami kelompok tani abua melakukan pembersihan lahan dan penanaman tanaman jangka pendek berupa bibit kacang tanah, jahe, jagung dan tanaman jangka panjang yaitu jambu air, jambu biji dan pisang. (*/Red)

Kasatgas Binmas Ops Damai Cartenz Apresiasi Keberhasilan Peternakan di Timika

Mimika, BeritaKilat.Com – Kasatgas Binmas Ops Damai Cartenz Kombes Pol. Nanang Purnomo, S.H., M.H., menyambangi Spot Peternakan warga binaan Yulianus Mayer yang berada di Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Senin (03/10).

“Ini merupakan salah satu wujud program Kasuari (Kesejahteran Untuk Anak Negeri) di bidang peternakan yang telah kita berikan tanggung jawab kepada bapak Ayer dan berhasil dikembangkan,” ucapnya saat diwawancarai.

Awalnya bibit yang diberikan oleh Binmas Noken kepada warga binaannya sebanyak 5 ekor. Dan sekarang, lanjut Kombes Nanang, sudah berkembang dan anak-anaknya sudah ada dikirim ke wilayah lain untuk dikembangkan lagi.

“Spot peternakaan dalam hal ini kandang hewan yang sebelumnya hanya berada didepan pun kini sudah bertambah hingga ke belakang, artinya kita (Satgas Binmas Noken) Ops Damai Cartenz tidak sia-sia dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada disini,” jelas mantan Kabid Humas Polda Kalbar itu.

Kombes Pol. Nanang juga berharap Spot Peternakan tersebut dapat berkembang sehingga hasilnya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. 

Disaping itu, Yulianus Mayer selaku warga binaan mengatakan bahwa perkembangan Spot yang ia Kelola dapat dirasakan setelah 3 tahun menekuninya.

“Dari tahun 2018 sampai sekarang kita telah berhasil mengembangkan hewan ternak babi sebanyak 5 ekor menjadi 54 ekor, yang mana hasilnya juga telah kami kirimkan ke Kabupaten Jayawijaya (Wamena) dan Kabupten Pegunungan Bintang sebanyak 20 ekor,” ucap Ayer.

Kendati demikian, Ayer juga berharap dapat memberikan contoh kepada masyarakat lainnya tentang bagaimana berternak hewan babi dengan baik sehinnga terciptnnya kesejahteraan di tengah masyarakat. (DC/Red)

Tinjau Spot Perikanan di Mimika, Kasatgas Binmas Fokus Kembangkan Potensi Warga Binaan dan Berikan Pendampingan

Mimika, BeritaKilat.Com – Kasatgas Binmas Kombes Pol. Nanang Purnomo, S.H., M.H didampingi personel meninjau Spot Perikanan milik warga binaan Luther Wonda di kampung Damai, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Senin (03/10).

Kunjungan tersebut menjadi tujuan selanjutnya setelah sebelumnya telah meninjau berbagai spot lainnya di wilayah Mimika.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan program Binmas Noken yakni Kesjahteraan Untuk Anak Negeri (Kasuari) di wilayah Mimika, dengar bertemu dan mendengar secara langsung keinginan atau permintaan daripada warga binaan,” ucap Kasatgas.

Melihat adanya potensi pada spot perikanan yang dikelola Luther Wonda yang juga merupakan Kepala Kampung tersebut, pihaknya berencana akan memberikan bantuan bibit untuk dikembangkan.

“Kami telah melihat langsung Spot yang telah disiapkan dan nantinya akan berikan bantuan bibit ikan sehingga dapat dikembangbiakan kembali oleh bapak Kepala Kampung dan hasilnya dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat setempat,” harap Kombes Nanang.

Tentunya pemberian bantuan tersebut, lebih lanjut Kasatgas Binmas mengatakan akan mendapat pendampingan oleh personel Binmas Noken di wilayah Mimika sehingga hasilnya dapat maksimal dan sesuai harapan bersama. (*/Red)