Dukung KPK RI, DPD RI Minta KPK Pantau Dana Parpol Dalam Persiapan Menuju Pemilu Legislatif dan Pencalonan Presiden 2024

JAKARTA, BeritaKilat.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan. Diketahui, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasca dua Senator asal Aceh dan Lampung yang mengruduk MK, Jumat (10/12). Dukungan masyarakat terus mengalir terkait PT 0%.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut memberikan Apresiasi terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri yang baru baru ini merespon mengenai Gugatan 0% ke MK. Selain itu Senator vokal asal Aceh itu meminta KPK turut memantau aliran dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya.

"Kami, DPD RI mendukung KPK RI dan meminta KPK RI memantau dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya. Tahun 2022 mendatang kemungkinan besar semua partai partai sudah bergerak mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres 2024," tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mensinyalir awal tahun 2022, proses transaksi politik dan fund rising untuk proses pemenangan pemilu sudah dilakukan, ternyata indikasi korupsi sudah terjadi.

Selain itu, Senator Alumni Politik UI itu menambahkan, dukungan kami juga kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar Presidential Threshold 0 persen adalah pesan kuat bahwa birokrasi korup dihasilkan oleh Threshold 20 persen yang selama ini diterapkan.

"Dengan PT 20 % menjadi 0%, maka celah koruptor semakin sempit. Sehingga membuat KPK semakin ditakuti para koruptor maupun birokrat bermental korup. Kami meminta semua pihak terus bersuara meminta Presidential Threshold nol persen," tutup Fachrul Razi. (***)

Thanks for reading Dukung KPK RI, DPD RI Minta KPK Pantau Dana Parpol Dalam Persiapan Menuju Pemilu Legislatif dan Pencalonan Presiden 2024 | Tags: Headline Jakarta Politik